Grid.ID - Dedi Mulyadi buat kebijakan baru soal pegawai Pemprov Jabar pada 2026 bakal WFH. Gubernur Jabar singgung soal penghematan.
Dedi Mulyadi kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, terkait kebijakan baru sang Gubernur Jabar.
Terbaru, pegawai Pemprov Jabar pada 2026 bakal WFH. Dedi Mulyadi beberkan alasannya sampai singgung soal penghematan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi masa yang cukup menantang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal ini disebabkan adanya penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun depan.
Menurut Dedi, nilai APBD yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 31,1 triliun kini harus direvisi menjadi sekitar Rp 28 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penundaan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp 2,4 triliun.
"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp 37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp 31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, dikutip dari Kompas TV.
Sebagai langkah antisipasi, mantan Wali Kota Purwakarta itu berencana menerapkan kebijakan penghematan di berbagai sektor operasional Pemprov Jabar.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan “puasa anggaran” dengan memangkas perjalanan dinas, mengurangi anggaran konsumsi, alat tulis kantor, serta menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebagian pegawai.
"Jadi itu, langkah WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor,” ucap Dedi.
“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan.”
Meski secara internal pada 2026 banyak anggaran operasional yang dipangkas, Dedi memastikan belanja untuk kepentingan publik diupayakan tetap meningkat, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan.
| Source | : | Kompas TV,Tribunnews |
| Penulis | : | Fidiah Nuzul Aini |
| Editor | : | Fidiah Nuzul Aini |
