Dedi Mulyadi Bangga Jawa Barat Jadi Provinsi Terbaik Soal Pengelolaan APBD Versi Mendagri, Sang Gubernur Auto Lakukan ini

Grid.ID - Dedi Mulyadi kini bangga Jawa Barat jadi provinsi terbaik soal pengelolaan APBD versi Mendagri. Sang gubernur langsung lakukan ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya dalam mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Capaian tersebut disebut melampaui rata-rata kinerja keuangan provinsi lain di Indonesia, menjadi contoh pengelolaan fiskal yang efektif di tingkat daerah.

Terbaru, Dedi Mulyadi bangga Jawa Barat jadi provinsi terbaik soal pengelolaan APBD versi Mendagri. Sang gubernur langsung lakukan ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi sehat, dengan saldo kas mencapai Rp2,5 triliun. Jawa Barat juga dinilai sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025.

Dedi mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat serta jajaran Pemerintah Provinsi yang telah bekerja keras dan berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah dengan baik, sehingga Jawa Barat berhasil meraih predikat sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

"Perlu saya sampaikan bahwa hari ini kas di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,5 triliun per hari ini, jumlah biaya kebutuhan yang harus dibayarkan sampai bulan Desember itu sebesar Rp7,5 triliun," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya dilansir dari Instagram @dedimulyadi71.

Dedi Mulyadi menargetkan pendapatan Provinsi Jawa Barat hingga akhir Desember 2025 bisa mencapai kisaran Rp6 hingga Rp6,5 triliun.

"Kita berharap juga hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kembali ruang belanja publiknya terus ditingkatkan karena itu yang menjadi kebutuhan dasarnya," imbuhnya.

Sementara itu, terkait kebutuhan barang, jasa, maupun kebutuhan internal birokrasi, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya mengelola anggaran dengan sangat cermat, terutama dalam hal pengeluaran.

"Kami hanya akan mengeluarkan hal-hal yang dianggap menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, itulah standarisasi layanan yang kami lakukan," tegas gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga memaparkan bahwa biasanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya atau dana yang tidak terpakai mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan menjadi piutang. Namun, tahun ini pihaknya menargetkan agar silpa tersebut dapat ditekan hingga di bawah Rp100 miliar.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Buat Kebijakan Baru yang Mengejutkan, Bakal Atur Ulang Waktu Kerja PNS