Dedi Mulyadi Sulit Bertemu Menkeu Purbaya, Gubernur Jabar Malah Sebut Seperti Berjumpa dengan Pacar, Ada Apa?

Grid.ID - Dedi Mulyadi mengaku sulit bertemu dengan Menkeu Purbaya. Gubernur Jabar malah menyebut seperti berjumpa dengan pacar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku tidak mudah untuk bisa bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Perselisihan antara keduanya bermula dari isu terkait dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di bank.

Terbaru, Dedi Mulyadi sulit bertemu dengan Menkeu Purbaya. Gubernur Jabar malah menyebut seperti berjumpa dengan pacar.

Di tengah isu hangat mengenai dana daerah yang mengendap hingga ratusan triliun rupiah, Dedi Mulyadi menanggapinya dengan gaya khasnya santai, penuh humor, namun tetap bernas. Saat ditanya soal jadwal pertemuannya dengan Purbaya, Dedi memberikan jawaban berupa perumpamaan yang menarik perhatian publik.

Menurutnya, bertemu dengan Purbaya tidak semudah bertemu dengan seorang kekasih.

"Nanti juga kita ketemu pasti. Saya enggak tahu (kapan), kan beda agenda. Kita enggak bisa ngatur-ngatur, kayak ketemu pacar aja,” ujar Dedi kepada awak media sambil tersenyum di Gedung BPK Jabar, Bandung, Jumat (24/10/2025), dikutip dari PosBelitung.co.

Candaan tersebut berhasil mencairkan suasana di tengah perhatian publik terhadap penundaan dana transfer daerah oleh Kementerian Keuangan. Namun, di balik kelakar itu terselip kegelisahan yang nyata pasalnya, penundaan dana transfer tahun 2026 untuk Provinsi Jawa Barat mencapai Rp2,45 triliun.

Dedi menjelaskan bahwa penundaan tersebut terjadi karena pemerintah pusat menilai daerah belum mampu membelanjakan anggarannya secara optimal. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

“Sehingga, Pemprov Jabar menjawab, telah membelanjakan uang tersebut dengan baik. Dan seluruh jawaban tersebut nanti biar disampaikan BPK Jabar yang melakukan audit,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit resmi dari BPK Jawa Barat yang dijadwalkan akan diumumkan pada 2 Januari 2026. Dedi juga berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan fiskal apabila hasil audit membuktikan bahwa anggaran di Jabar telah digunakan sesuai ketentuan.

“Kalau daerah sudah belanja baik, tidak ada alasan untuk menunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini ada yang harus ditagihkan ke Kemenkeu, lebih dari Rp190 miliar, itu dana bagi hasil Pemprov Jawa Barat,” katanya tegas.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Akan Bangun Infrastruktur di Pangandaran, Mulai dari Jalur Kereta Api sampai Trotoar Jalan