Grid.ID - Keputusan Dedi Mulyadi non aktifkan kepala kantor samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung ramai jadi buah bibir. Hal ini rupanya imbas laporan dari netizen yang disampaikan kepadanya di media sosial.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Dedi Mulyadi permudah rakyat bayar pajak kendaraan yakni dengan menghapus syarat wajib yang mempersulit.
Dimana pembayar pajak diharuskan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pertama tatkala membayar pajak motor tahunan. Nantinya, para pembayar cukup hanya membawa STNK saat mengurus perpanjangan di Samsat.
Usut punya usut, hal ini dilakukan Dedi Mulyadi bukannya tanpa alasan.
Pasalnya, selama ini dirinya melihat banyak masyarakat sulit mengurus terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan.
"Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda.
Cukup bawa STNK saja," tulis Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari Instagram @dedimulyadi71, Senin (6/4/2026).
Namun siapa sangka, fakta di lapangan masyarakat (netizen) yang ingin membayar pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemiliki pertama tidak dilayani dengan semestinya. Mengetahui hal tersebut, Dedi Mulyadi non aktifkan kepala kantor samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung.
Padahal, kebijakan Dedi itu sudah berlaku di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat mulai 6 April 2026.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama.
Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik," kata Dedi dikutip Grid.ID dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Skakmat Netizen, Pelaku Upload Video Soal Jalan Jelek di Jabar Sambil Ketawa
