Viral Istri Kades Rengasjajar Pamer Uang Gepokan, Dedi Mulyadi Auto Beri Sindiran, Singgung Soal Upah

Grid.ID - Istri Kades Rengasjajar kepergok pamer uang gepokan. Gubernur Jabar singgung soal upah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyorot istri Kepala Desa (Kades) Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang memiliki bisnis tambang pamer uang gepokan, sementara pekerjanya diupah tak layak.

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi beri sindiran pada istri Kades Rengasjajar pamer uang gepokan. Gubernur Jabar singgung soal upah.

Sebuah video viral memperlihatkan seorang perempuan yang diketahui sebagai istri Kepala Desa (Kades) Rengasjajar memamerkan tumpukan uang dalam jumlah besar.

Dalam rekaman tersebut, perempuan itu tampak berada di dalam mobil sambil mengeluarkan uang gepokan dari dalam plastik dengan tawa lepas. Seorang pria yang duduk di sebelahnya ikut menunjukkan uang itu sambil merekam.

"Ulah pusing-pusing bu lah (jangan pusing-pusing lah Bu), diborong material kabeh yeuh (diborong semua material ini)," ucap pria dalam video.

Dalam potongan video lain, sang istri kades juga terlihat menata beberapa gepokan uang di atas meja di sebuah rumah makan. Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, kemudian menjelaskan bahwa uang yang ditunjukkan istrinya berasal dari hasil usaha pribadi di bidang jual beli material tambang dan bisnis lainnya.

Namun, video tersebut menjadi perhatian publik setelah sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi menyoroti tindakan istri Kades Rengasjajar yang memamerkan uang, sementara para pekerja tambang di wilayah tersebut justru menerima bayaran sangat rendah.

"Khusus untuk Bu Kades yang dermawan, saya sampaikan dari warga itu ternyata upahnya sangat rendah," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Selasa (4/11/2025).

"Mereka rata-rata di bawah Rp50.000 penghasilannya, sopir hanya sekitar Rp80.000," sambung Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta itu pun menilai, video viral itu menjadi bukti bahwa kegiatan tambang di Kabupaten Bogor melahirkan orang kaya, tetapi pekerjanya tidak mendapatkan hak-hak mereka secara layak.

Baca Juga: Pegawai Pemprov Jabar pada 2026 Bakal WFH, Dedi Mulyadi Beberkan Alasannya, Singgung Soal Penghematan