Grid.ID - Berita soal Menkeu Purbaya tolak bayari hutang kereta cepat Whoosh jadi sorotan. Hal itu rupanya karena selama ini hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu selalu dibebankan ke APBN.
Itulah sebabnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tolak bayari hutang kereta cepat Whoosh lagi. Ditambah lagi, Menkeu Purbaya menilai bahwa bahwa PT Danantara yang mengelola proyek tersebut, sudah memiliki manajemen sendiri.
Yang disebutnya sudah memiliki dividennya sendiri yang cukup besar untuk pendapatan tahunan.
"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Menkeu Purbaya dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Kamis (16/10/2025).
Tak berhenti sampai di situ, Menkeu Purbaya juga menyinggung pendapatan dividen yang didapat KCIC di bawah Danantara. Yang disebutnya mencapai Rp 80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN.
Itulah alasannya, Menkeu Purbaya berharap hutang proyek kereta cepat tak lagi dibebankan atau melibatkan APBN.
"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," ujar Menkeu Purbaya.
Sementara itu, rencana Menkeu Purbaya tolak bayari hutang kereta cepat Whoosh rupanya juga sudah didengar oleh pihak istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan mencari skema atau jalan keluar terkait pembayaran utang utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo dikutip dari Tribunnews.com.
Meski demikian, Prasetyo meminta keberlangsungan dan perkembangan kereta cepat Whoosh baiknya tetap didukung. Pasalnya, transportasi tersebut sangat membantu aktivitas masyarakat.
