Dedi Mulyadi Lakukan Evaluasi Usai Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jabar, Gubernur Jabar Soroti 3 Hal Utama ini

Dedi Mulyadi Soroti 3 Hal Usai Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jabar, Singgung Soal Evaluasi

Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jabar, Dedi Mulyadi Soroti 3 Hal sampai Singgung Soal Evaluasi

Grid.ID - Dedi Mulyadi turun tangan usai ribuan siswa keracunan MBG di Jabar. Gubernur Jawa Barat soroti tiga hal sampai singgung soal evaluasi.

rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat memicu kekhawatiran nasional setelah 2.051 siswa mengalami keracunan makanan, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan kasus terbanyak dari total 5.626 insiden di 16 provinsi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung turun tangan dan menyoroti tiga titik krusial yang harus segera dievaluasi.

Terbaru, ada ribuan siswa keracunan MBG di Jabar. Dedi Mulyadi   soroti tiga hal sampai singgung soal evaluasi.

Gubernur Jawa Barat menyoroti tiga hal penting yang menurutnya harus segera dievaluasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, di wilayahnya. Tujuannya jelas, agar kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di Jabar tidak lagi terulang.

Dedi menilai ada tiga masalah pokok yang membuat makanan dalam program MBG berpotensi tidak layak dikonsumsi. Ia menegaskan, meskipun kasus keracunan akibat MBG sejauh ini belum menimbulkan korban jiwa, dampak psikologis pada siswa sudah jelas terasa.

Menurutnya, hal yang harus ditinjau kembali adalah mutu hidangan yang disajikan serta kompetensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana kegiatan.

"Pertama gini loh, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak," ungkap Dedi saat ditemui di Bale Pakuan, Kota Bogor, Rabu (24/9/2025), dikutip dari Tribunnews.

"Kedua hal itu yang akan menjadi objek penyelidikan saya. Artinya, saya akan mengevaluasi dalam dua hal itu," sambungnya.

Dedi menyampaikan, pekan ini ia akan bertemu langsung dengan pengelola SPPG di Jawa Barat untuk memastikan kelayakan layanan yang diberikan. Jika ditemukan ada pihak SPPG yang tidak memenuhi standar, Pemprov Jawa Barat akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pergantian vendor.

"Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi. Vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti," sebutnya.