Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi baru-baru ini sidak ke kantor samsat Soekarno-Hatta, Bandung. Di momen sidak tersebut, Dedi memberi teguran kepada para pejabat pengurus pajak.
Seperti diketahui, Dedi Mulyadi baru saja menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Hal itu karena ditemukan adanya praktik di lapangan yang masih mewajibkan penggunaan KTP pemilik pertama dalam proses pembayaran pajak kendaraan tahunan.
Padahal, Pemprov Jabar telah mengeluarkan aturan soal warga tidak perlu lagi membawa KTP pemilik lama, melainkan cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak.
Setelah ramai kabar penonaktifan itu, baru-baru ini Dedi Mulyadi melakukan sidak ke kantor samsat Soekarno-Hatta Bandung. Di momen kunjungan itu, Dedi Mulyadi tegur para pejabat pengurus pajak.
Ia meminta agar mereka benar-benar menjalankan surat edaran gubernur yang berisi soal aturan tak perlu membawa KTP pemilik lama saat membayar pajak. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada (10/04/2026).
"Sekarang PLT-nya siapa? bisa nggak jamin surat edaran surat gubernur berjalan dengan baik, bisa?" tanya Dedi.
"Bisa pak," jawab Plt Samsat Soekarno-Hatta.
Selain itu, Dedi tak mau ada kejadian viral seperti beberapa waktu lalu. Di mana terdapat seorang warga yang mengaku tidak dilayani saat hendak membayar pajak kendaraan tahunan.
Hal itu karena warga tersebut tidak membawa KTP pemilik pertama. Padahal pembayaran pajak tahunan tanpa KTP pemilik pertama telah diatur dalam Surat Edaran Nomor: 47/KU.03.02/BAPENDA dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.
Menurut Dedi, tindakan itu sama saja mempersulit warga membayar pajak. Jika warga dipersulit atau merasa terhambat, Dedi khawatir jika warga menjadi enggan membayar pajak.
| Source | : | |
| Penulis | : | Widy Hastuti Chasanah |
| Editor | : | Widy Hastuti Chasanah |
