Dedi Mulyadi Buka Suara soal Isu Pinjaman Rp2 Triliun, Tegaskan Jabar Tak Mau Terlilit Utang

Grid.ID - Dedi Mulyadi buka suara soal isu pinjaman Rp 2 triliun. Gubernur Jabar tegaskan tak mau terlilit utang.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur besar. Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.

Terbaru, Dedi Mulyadi buka suara soal isu pinjaman Rp 2 triliun. Ia tegaskan Jabar tak mau terlilit utang.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana pinjaman yang akan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB sebesar Rp2 triliun saat ini masih berada pada tahap wacana. Ia menjelaskan, hingga kini pihaknya masih melakukan berbagai kajian serta evaluasi guna mencari pilihan lain selain mengambil pinjaman.

Dedi juga mengakui bahwa rencana tersebut sempat menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Namun demikian, menurutnya, keputusan akhir belum ditetapkan karena pemerintah daerah masih menimbang berbagai alternatif sumber pendanaan.

“Rame terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai Rp2 triliun."

"Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang,” kata Dedi dalam pernyataan videonya yang dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa salah satu langkah yang tengah diusahakan adalah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak dua tahun lalu dapat segera dicairkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Dedi, apabila pembayaran DBH tersebut berhasil direalisasikan, kebutuhan anggaran daerah dapat terpenuhi tanpa perlu mengajukan pinjaman.

“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar."

"Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” katanya.

Baca Juga: Viral Kasus Pencurian Labu Siam Berujung Maut di Cianjur, Dedi Mulyadi Sebut Dosa Besar