Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Akan Beri Pendampingan Hukum pada Pegawai Pajak yang Terseret

Grid.ID - Menkeu Purbaya Yudhi akan memberikan pendampingan hukum pada pegawai pajak yang terkena OTT KPK. Sang menteri tegaskan bukan intervensi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai pajak yang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pendampingan hukum akan diberikan oleh tim ahli hukum dari Kementerian Keuangan.

"Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri," ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.

Namun, ia memastikan bahwa pendampingan yang diberikan bukan untuk memberikan intervensi kepada KPK. Menkeu Purbaya mengatakan bahwa pihaknya akan menjalani proses hukum yang ada.

"Iya proses berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena enggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan ya jalani proses hukum yang seharusnya ada. Bahkan bukan berarti itu apa intervensi, bukan," ucapnya.

"Kalau nanti ketemu, ketahuan bersalah, ya sudah. Nanti kalau hasil keputusannya seperti apa, apapun, kita terima," tambahnya.

Bahkan Menkeu Purbaya tanpa tanggung mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi shock therapy bagi Direktiorat Jenderal Pajak. Pihak kementerian akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.

"Kita iktu aja prosesnya seperti apa. Kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock therapy untuk orang pajak. Tapi kita lihat seperti apa ininya prosesnya seperti apa," jelasnya.

OTT Pegawai Pajak

Sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026. Penetapan ini dilakukan usai lembaga antirasuah itu mengamankan delapan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak ada 2 alat bukti, kami menetapkan 5 orang tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga: Pergoki Perusahaan China Tak Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Murka, Singgung soal Kerugian Negara: Saya Akan Tindak