Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Isu Program Populis, Klaim Fokus Kerjanya Bereskan Kebutuhan Dasar Warga

Grid.ID - Dedi Mulyadi kini buka suara soal isu program populis. Gubernur Jabar klaim kerjanya bereskan kebutuhan dasar warga.

Nama Dedi Mulyadi selama ini memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Apalagi program Gubernur Jabar selalu menjadi sorotan.

Terbaru, Dedi Mulyadi buka suara soal isu program populis. Gubernur Jabar klaim kerjanya bereskan kebutuhan dasar warga.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa seluruh program pembangunan yang dijalankan sejak awal masa kepemimpinannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dibuat semata demi mendongkrak popularitas pribadi.

Sejumlah program yang telah direalisasikan selama menjabat Gubernur Jawa Barat antara lain pembangunan ruang kelas baru, penguatan layanan kesehatan, perluasan akses listrik, normalisasi sungai, serta perbaikan dan penerangan jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.

"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Dedi, Jumat (9/1/2026).

Pembangunan ruang kelas baru, kata dia, merupakan kewajiban pemerintah daerah. Sebab, akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus muncul masalah saat penerimaan siswa baru.

"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup,” katanya.

Selain pendidikan, Dedi menegaskan penguatan layanan kesehatan juga menjadi kebutuhan mendasar yang mendesak. Menurutnya, puskesmas dan rumah sakit harus saling terhubung agar pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal.

Ia juga menyoroti masih adanya warga Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik akibat keterbatasan ekonomi, kondisi yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya,” katanya.

Baca Juga: Momen Menteri Pertanian Salah Sebut Nama Dedi Mulyadi Jadi Ridwan Kamil, Amran Langsung Istighfar