Grid.ID - Menkeu Purbaya menyebut ada jual beli jabatan di Bekasi. Bupati hingga Wali Kota langsung kesindir sampai buka suara.
Sosok Purbaya Yudhi Sadewa kini sedang menjadi perbincangan publik. Sang Menteri Keuangan menyebut ada kasus jual beli jabatan di berbagai daerah.
Menkeu Purbaya sebut ada jual beli jabatan di Bekasi. Bupati hingga Wali Kota langsung kesindir sampai buka suara.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyinggung adanya praktik jual beli jabatan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," kata Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (20/10/2025), dikutip dari Kompas.com.
"Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," imbuhnya.
Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial lantaran Purbaya secara jelas menyebut nama beberapa daerah dalam komentarnya.
OTT KPK di Pemkot Bekasi
Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya tidak menjelaskan secara detail kapan praktik jual beli jabatan di Bekasi yang ia maksud terjadi.
Namun, diketahui pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dikutip dari Kompas.com, Rahmat Effendi ditangkap KPK bersama 13 orang lainnya pada Rabu, 5 Januari 2022.
Dalam proses hukum, ia kemudian divonis 9,5 tahun penjara setelah terbukti menerima suap dengan total Rp1,8 miliar. Rahmat Effendi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf f, serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
| Source | : | Kompas.com,tribunnews |
| Penulis | : | Fidiah Nuzul Aini |
| Editor | : | Fidiah Nuzul Aini |
