Menkeu Purbaya Sentil Adanya Dugaan Jual Beli Jabatan di Bekasi, Wali Kota Setempat Membantah

Grid.ID - Menkeu Purbaya sentil adanya dugaan jual beli jabatan di Bekasi. Wali Kota Bekasi membantah hal tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi menyebut ada kasus jual beli jabatan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disebut Purbaya saat dirinya mengulas secara umum kasus-kasus yang terjadi selama tiga tahun terakhir di pelbagai daerah.

"Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ucap Purbaya, dikutip dari Tribun Timur.

Ia mengatakan bahwa masalah korupsi yang terjadi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran. Selain itu juga bisa menghambat pembangunan yang ada di daerah.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto lantas membantah dugaan adanya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Ia memastikan bahwa seleksi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.

"Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?" ujar Tri, dikutip dari Kompas.com.

Purbaya Sebut Korupsi Buat Program Pembangunan Bocor

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025), Purbaya menyampaikan perihal masalah korupsi yang ada di Indonesia. Ia juga mengatakan soal hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor nasional masih berada di bawah target.

Hasil survei menyebut skor mencapai 71,53, padahal target secara nasional berada di angka 74. Hampir semua pemerintah daerah disebut masih masuk kategori rentan alias zona merah.

"Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69, jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, syaa dimarahin juga kalau ngomong," ujar Purbaya.

Ia mengatakan bahwa kasus korupsi yang marak dan hasil SPI 2024 ini penting untuk diperbaiki agar ekonomi bisa bergerak dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini yang membuat program pembangunan bisa bocor di tengah jalan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Sadewa Buka-bukaan, Usai Sang Menkeu Sebut Ada Daerah yang Depositokan Uang Negara