Grid.ID- Dedi Mulyadi tantang Purbaya Sadewa untuk buka-bukaan. Hal ini lantaran Menkeu sebut ada daerah yang depositokan uang negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 15 daerah yang menyimpan uang negara dalam bentuk deposito. Hal ini dia sampaikan dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (20/10/2025).
Adapun, beberapa daerah tersebut di antaranya ada DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun. Angka ini didapatkan dari data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025.
Pernyataan Menkeu Purbaya Sadewa ini muncul ketika dia menyoroti adanya daerah dengan surplus anggaran yang tak segera dibelanjakan. Dalam rapat itu, dia bahkan bertanya apakah uang tersebut bisa diambil pemerintah pusat, serta mencontohkan Kabupaten Bojonegoro yang disebut memiliki anggaran surplus mencapai Rp3 triliun.
Namun, penjelasan dari pejabat Kemendagri menyebutkan bahwa dana surplus itu biasanya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang disimpan untuk membiayai program di awal tahun anggaran berikutnya. Silpa dinilai penting lantaran pada awal tahun, pendapatan daerah sering kali masih rendah.
Selanjutnya, atas pernyataan sang Menkeu itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian langsung pergi ke Bank BJB. Hal ini dia lakukan untuk memeriksa apakah benar ada uang APBD Pemprov Jabar yang sengaja disimpan dalam bentuk deposito.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi, dilansir dari Kompas.com.
Dedi Mulyadi lalu mengatakan bahwa, pernyataan semua daerah menahan belanja dan menyimpan dana di bank terlalu berlebihan. Dia menegaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah justru berupaya mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik. Bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.
Meski begitu, Dedi Mulyadi tak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan uangnya dalam deposito, tetapi menurutnya hal itu tak bisa digeneralisasi. Karena itu, Dedi mendesak pemerintah pusat untuk membuka data secara terbuka agar publik bisa menilai berdasarkan fakta, bukan sekedar opini.
“Ini problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” tegasnya.
| Source | : | TribunJabar.id,Kompas |
| Penulis | : | Faza Anjainah Ghautsy |
| Editor | : | Ayu Wulansari K |
