Jabar Usulkan Program MBG Dihentikan Sementara, Dedi Mulyadi Bentuk Tim Khusus hingga Buka Layanan Pengaduan

Grid.ID- Jabar usulkan program MBG dihentikan sementara usai evaluasi. Gubernur Dedi Mulyadi lalu bentuk tim khusus hingga buka layanan pengaduan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respon terkait insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengusulkan program itu dihentikan sementara. Hal ini dia sampaikan setelah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bogor, pada Senin (29/9/2025).

Sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dari pemerintah pusat, Dedi mengambil langkah cepat dengan membentuk tim khusus di tingkat provinsi. Tim ini nantinya akan mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

Dedi Mulyadi menegaskan akan ada dua langkah utama yang diusulkan. Pertama yaitu penghentian sementara MBG dan kedua yaitu implementasi langkah-langkah teknis dan administratif yang mendesak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Tim Evaluasi, Monitoring, dan Satuan Tugas MBG sebagai langkah darurat sementara sebelum petugas resmi dari pemerintah pusat ditetapkan. Pembentukan tim ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sejak awal.

Tim khusus ini akan bekerja secara menyeluruh dengan fokus pada setiap tahapan kegiatan. Evaluasi akan mencakup mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, durasi memasak, hingga distribusi atau pengiriman produk.

Secara spesifik, Dedi menekankan bahwa hal ini menjadi perubahan prosedur pengawasan mutu makanan. Dia menyebut, nantinya yang mencicipi makanan tak boleh dari guru lagi.

"Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," ucapnya, dilansir dari TribunJabar.id.

Dedi menyampaikan bahwa pemberhentian sementara ini merupakan langkah fokus untuk meningkatkan kualitas MBG dan hanya berlaku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar tugas. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut pembenahan, akan dibentuk satuan tugas khusus, disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Selain itu, penyusunan aturan yang mengikat juga akan dilakukan guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif.

"Yang paling utama, nanti minggu depan kami bikin MoU, membentuk satgas, dan membuat aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak," ucap Dedi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Sentil Pedas Dedi Mulyadi, Singgung Soal Satu Partai, Ada Apa Gerangan?