Kronologi Pencabutan ID Pers Istana Milik Wartawan CNN, Apa Alasannya?

Grid.ID – Kronologi pencabutan ID Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, tengah menjadi sorotan publik. Pencabutan itu terjadi setelah ia melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

ID Pers Istana bukanlah kartu biasa, melainkan akses resmi untuk wartawan meliput kegiatan di lingkungan Istana Kepresidenan. Kejadian ini pun memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari redaksi CNN Indonesia hingga organisasi pers nasional.

Lantas bagaimana awal mula kronologi pencabutan ID Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia ini terjadi? Berikut ulasannya.

Kronologi Pencabutan

Dikutip dari Tribunnewsmakers.com, Senin (29/9/2029), peristiwa bermula saat Presiden Prabowo baru saja tiba di Tanah Air usai kunjungan kerja ke empat negara. Agenda penyambutan berlangsung di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025), dan diliput wartawan pemegang ID Pers Istana.

Dalam momen itu, Diana menanyakan langsung kepada Presiden soal program MBG. “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya Diana.

Presiden Prabowo menjawab singkat bahwa ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Namun, tak lama setelah itu, muncul kabar mengejutkan bahwa ID Pers Istana miliknya dicabut pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI).

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut pencabutan dilakukan pada hari yang sama. Tepat pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI mengambil kartu pers Diana di kantor CNN Indonesia.

Sementara itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat peristiwa serupa, menyebut ID Pers itu diambil sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut BPMI, pertanyaan Diana dinilai di luar konteks agenda sehingga memutuskan pencabutan kartu.

Langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, menurut CNN Indonesia, pertanyaan tentang MBG justru relevan dengan situasi publik saat ini.

Respon CNN Indonesia

CNN Indonesia langsung melayangkan surat resmi kepada BPMI serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Surat itu berisi permintaan klarifikasi agar alasan pencabutan ID Pers Istana dijelaskan secara terbuka.