Tunjangan Rumah DPRD Jabar Capai Rp 62-71 Juta Per Bulan, Dedi Mulyadi Sebut Tak Masalah Jika Dihapus

Grid.ID - Dedi Mulyadi soroti tunjangan rumah DPRD Jabar yang mencapai Rp 62-71 juta per bulan. Gubernur Jabar itu tak masalah jika tunjangan tersebut dihapus.

Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan usai merespon soal tunjangan rumah DPRD Jabar. Ia menyinggung soal besaran tunjangan para anggota DPRD Jabar.

Tunjangan rumah DPRD Jabar capai Rp 62-71 juta per bulan, respon Dedi Mulyadi di luar dugaan. Sang Gubernur Jabar tak masalah jika tunjangan tersebut dihapus.

Belakangan ini, isu mengenai tunjangan serta fasilitas yang diterima pejabat negara ramai menjadi perhatian publik. Hal ini dipicu oleh besarnya alokasi anggaran untuk tunjangan dan fasilitas yang dianggap kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit.

Salah satu yang belakangan banyak disorot adalah tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat. Tercatat, nilai tunjangan rumah untuk anggota DPRD Jabar mencapai Rp62 juta, Rp65 juta untuk wakil ketua, dan Rp71 juta bagi ketua dewan.

Selain itu, para anggota DPRD juga masih memperoleh tunjangan lain, seperti komunikasi, reses, transportasi, jabatan, hingga paket fasilitas tertentu. Lalu, bagaimana tanggapan Dedi Mulyadi terkait besarnya tunjangan DPRD Jabar tersebut?

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa aturan mengenai anggaran tunjangan bagi anggota DPRD Jabar sudah ditetapkan sejak masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. Meski begitu, ia menegaskan tidak ada penambahan tunjangan perumahan sejak dirinya menjabat pada Februari 2025.

"Pergub itu terbit pada 2021 (era Ridwan Kamil) dan sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

"Artinya sekarang masih merujuk pada Pergub Nomor 189 Tahun 2021," sambungnya.

Dedi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan jika tunjangan tersebut nantinya dihapus, terutama bila dinilai tidak adil dan menyinggung perasaan masyarakat.

"Apa pun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus," tandas Dedi.

Baca Juga: Janji Kampanye Dedi Mulyadi Ditagih Pasutri Difabel, Sang Gubernur Jabar Minta Maaf Gegara Hal ini