DPR RI Jawab Tuntutan 17+8, Pangkas Tunjangan Anggota hingga Janjikan Transparansi

Grid.ID - DPR RI jawab tuntutan 17+8 rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan. Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025).

Sesuai deadline yang ditentukan, DPR akhirnya menjawab beberapa tuntutan yang diajukan oleh rakyat. Dikabarkan sebelumnya bahwa dokumen tuntutan 17+8 telah resmi diserahkan kepada DPR pada Kamis (4/9/2025).

Penyerahan dokumen diwakili oleh beberapa influencer antara lain, Abigail Limuria, Andovi & Jovial da Lopez, Jerome Polin, Andhyta Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi. Dokumen diterima oleh Andre Rosiade selaku Wakil Ketua Komisi VI di depan Gerbang Pancasila DPR RI.

Hari ini, pernyataan mengenai keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi dibacakan oleh Sufmi Dasco, yang disiarkan live lewat konferensi pers.

“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco, dikutip dari Youtube DPR RI, Jumat (5/9/2025).

Dari 17+8 tuntutan rakyat, DPR menjawab 6 poin keputusan berikut ini. Di antaranya terkait penghentian hingga pemangkasan tunjangan anggota DPR.

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.

Baca Juga: Link Live Streaming Deadline Tuntutan 17+8, Bagaimana Situasi Demo di Depan DPR?