Dedi Mulyadi Sentil Bupati Sukabumi Soal Bantuan Bencana, Sang Gubernur Jabar: Usulan Salah Alamat

Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyentil Bupati Sukabumi soal bantuan bencana yang belum kunjung cair. Ia menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melakukan kesalahan administratif hingga menyebabkan dana tak kunjung cair.

Dedi Mulyadi mengatakan Bupati Sukabumi justru mengajukan dana kompensasi untuk sekitar 500 rumah terdampak ke BNPB bukan ke Pemrov Jawa Barat. Adapun ratusan rumah itu merupakan rumah warga Sukabumi yang rusak setelah beberapa kali terkena bencana dari mulai banjir hingga longsor.

"Itu saya sudah cek data. Bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember, itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi," ujar Dedi Mulyadi sentil Bupati Sukabumi soal bantuan bencana dilansir Kompas.com pada Minggu (12/01/2026).

Dedi menyebut dalam struktur kewenangan daerah, penanganan bencana yang berdampak luas di wilayah kabupaten seharusnya terlebih dahulu dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah provinsi. Termasuk penanganan bencana yang terjadi di Babakan Cisarua, Kabupaten Sukabumi yang hingga kini penanganannya dinilai belum optimal.

Kompas.com

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sentil Bupati Sukabumi soal bantuan bencana, minta pemkab Sukabumi segera lakukan hal ini.

Selain itu, Dedi juga tak ingin masalah itu berlarut-larut. Ia pun langsung meminta Bupati Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi.

"Hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi."

"Jadi, di Jawa Barat ini, kalau berbagai hal, pasti larinya ke gubernur," ujarnya.

"Kita akan segera selesaikan masalah itu, agar kita ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024," tutur Dedi.

Tak hanya menyentil soal administrasi, Dedi Mulyadi juga mengkritik kondisi lingkungan di Kabupaten Sukabumi. Ia melabeli wilayah tersebut sebagai kabupaten yang problematik akibat kerusakan alam yang masif.

"Di sana banyak sekali titik penambangan, baik legal maupun ilegal. Terjadi banyak alih fungsi lahan dan menyusutnya area hutan hijau," ungkapnya dilansir TribunJabar.id.

Baca Juga: Kasus Intimidasi Warga di Garut Berakhir, Kades Panggalih dan Holis Akhirnya Lakukan Ini di Depan Dedi Mulyadi