Grid.ID - Menkeu Purbaya murka usai pergoki ada perusahaan China tak bayar pajak. Sang menteri singgung soal kerugian negara.
Mengemban tugas sebagai bendahara negara, Purbaya Yudhi baru-baru ini mengungkap temuan serius terkait dugaan pratik penghindaran pajak. Terutama untuk perusahaan-perusahaan asing.
Ia mendapati perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia ternyata tak membayar pajak. Perusahaan ini diduga tidak memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN).
Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan transaksi tunai untuk menghindari pelacakan otoritas, serta memanfaatkan identitas kependudukan secara tidak sah bagi para pekerjanya. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar untuk negara.
Tanggapan Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menyampaikan temuan itu saat hadir dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan. Agenda ini berlangsung pada Kamis (8/1/2026).
Terang-terangan, Purbaya menyebut sektor baja dan bahan bangunan sebagai salah satu area yang rawan praktik 'industri liar'. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan terkait masih beroperasi namun menghindari kewajiban membayar pajak.
"Banyak industri liar yang tidak bayar pajak. Yang saya tahu baja, ya bahan bangunan. Pengusaha dari China punya perusahaan di sini, orang China semua, tidak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, tidak bayar PPN," jelasnya, dikutip dari Kompas.com.
Modus yang Digunakan
Dalam praktiknya, menurut Purbaya modus yang digunakan perusahaan tersebut terbilang sistematis. Termasuk dengan penjualan barang yang dilakukan secara tunai.
Selain menghindari mekanisme administrasi perpajakan, transaksi penjualan secara tunai juga tidak tercatat dalam sistem perbankan. Akibatnya, pola ini akan menyulitkan pengawasan sekaligus memperbesar potensi kebocoran penerimaan negara.
| Source | : | Kompas.com,Warta Kota |
| Penulis | : | Ines Noviadzani |
| Editor | : | Nesiana |
