Gubernur Dedi Mulyadi Gagas Program Iuran Warga Rp1.000 per Hari, Begini Respon Masyarakat Jawa Barat

Grid.ID - Gubernur Dedi Mulyadi diketahui gagas program iuran Rp 1.000 per hari. Begini respon dari masyarakat Jawa Barat.

Gubuernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program iuran Rp.100 per hari bagi warga. Adapun, ide ini dia beri nama Rareongan Sapoe Sarebu yang dalam bahasa Sunda artinya gotong royong seribu rupiah per hari.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, program ini ditunjukan untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan. Nantinya, dana akan dikumpulkan melalui melalui rekening khusus Bang BJB.

Selanjutnya, iuran itu akan dikelola oleh pengurus di setiap instansi atau lingkungan masyarakat dan dilaporkan secara terbuka melalui aplikasi Sapawarga maupun portal resmi Pemprov Jabar. Dedi menegaskan bahwa program tersebut bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.

“Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi, dilansir dari Kompas.com.

Dia menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan tak dikelola oleh pemerintah Jawa Barat, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing. Ternyata, program gotong royong semacam ini telah diterapkan sejak Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta dengan Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.

Adapun, kebijakan ini disebut telah terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat. Hal tersebut seperti bantuan ongkos ke rumah sakit, makanan untuk penjaga pasien, biaya kebutuhan mendesak seperti kontrakan, dan bantuan seragam atau alat sekolah bagi pelajar.

"Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.

“Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tutur Dedi Mulyadi.

Melansir dari Tribunnews.com, diketahui program ini berakar dari nilai budaya Sunda yaitu silih asah (saling mengingatkan), silih asih (saling mengasihi), dan silih asuh (saling membantu). Beberapa warga menilai kebijakan ini membebani masyarakat yang sudah dikenai pajak.

Selain itu, ada juga yang mempertanyakan transparansi dan potensi unsur paksaan, terutama bagi pelajar dan ASN. Sebagian mengaku pasrah, mendukung dan ada pula yang mengaku ragu.

Baca Juga: Murid di SDN Cibitung Sukabumi Belajar di Lantai Tanpa Bangku, Dedi Mulyadi Auto Elus Dada, Sentil Kepala Dinas Pendidikan