Grid.ID - Dedi Mulyadi kini diperbincangkan publik usai dana operasional Gubernur Jabar terungkap. Sang gubernur langsung buka suara sampai sebut akan dipakai untuk warga.
Sosok Dedi Mulyadi kini kembali menjadi sorotan usai dana operasional Gubernur Jabar terungkap. Ia lalu buka suara dan menjelaskan soal dana tersebut.
Dana operasional Gubernur Jabar capai Rp 28,8 miliar, Dedi Mulyadi buka suara. Sang gubernur menyebut dana tersebut akan dipakai untuk warga bukan kepentingan pribadi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh dana operasional gubernur dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu warga di berbagai wilayah Jawa Barat yang membutuhkan uluran tangan.
“Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin,” kata KDM, sapaan akrab Gubernur Dedi, dalam tayangan video yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Ia menuturkan bahwa anggaran tersebut dipakai untuk memperbaiki rumah warga yang rusak, memperkuat infrastruktur desa, hingga membangun jembatan di wilayah yang membutuhkannya. Menurut KDM, dana operasional gubernur sama sekali tidak boleh dipakai untuk kebutuhan pribadi karena sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
“Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan,” tutur KDM, menggambarkan aktivitasnya yang tak lepas dari pelayanan publik.
Berdasarkan aturan, dana operasional bagi kepala daerah, termasuk gubernur, ditetapkan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD Jawa Barat yang mencapai Rp19 triliun, maka dana Rp28,8 miliar dinilai sesuai ketentuan resmi. Meski demikian, KDM mengaku tidak keberatan jika nantinya pos dana tersebut dihapuskan.
“Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga.
Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, turut menegaskan bahwa dana operasional gubernur maupun wakil gubernur tidak dipakai untuk kebutuhan pribadi, melainkan diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat secara langsung.
| Source | : | |
| Penulis | : | Fidiah Nuzul Aini |
| Editor | : | Fidiah Nuzul Aini |
