BEM Unisba Tak hadiri Acara Dialog yang Digelar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Sebut Adanya Unsur Politis

Grid.ID- BEM Unisba tak hadiri acara dialog yang digelar Dedi Mulyadi di Gedung Sate. Mereka menyebut adanya unsur politis dalam agenda tersebut.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba) tidak hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Acara yang berlangsung di Gedung Sate ini dilakukan usai adanya gelombang aksi unjuk rasa sebelumnya.

Pertemuan tersebut digelar pada Rabu (3/9/2025) siang, dan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa lain yang berdialog langsung bersama Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jawa Barat. Dialog awal dilakukan di halaman Gedung Sate, kemudian dilanjutkan ke dalam gedung.

Presiden BEM Unisba, Kamal Rahmatullah, menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan untuk tidak hadir setelah melalui sejumlah pertimbangan. Hal itu termasuk karena agenda tersebut dianggap bersifat tertutup dan kurang melibatkan unsur masyarakat luas.

"Terus sebenarnya kan satu tujuan ya, membawa naskah kajian ke DPRD. Cuma di undangannya sedikit kompleks karena itu undangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), fasilitasi gubernur dan dipertemukan oleh DPRD," ujarnya, dilansir dari TribunJabar.id.

Dia juga mempertanyakan sikap DPRD Jawa Barat yang tidak secara langsung mengundang seluruh BEM se-Jawa Barat setelah munculnya aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir. Lantaran hal tersebut, Kamal menilai pertemuan itu memiliki unsur politis di dalamnya.

"Pertanyaannya apakah DPRD tidak bisa secara langsung mengundang kepada seluruh elemen masyarakat ataupun aliansi BEM seluruh Jawa Barat, sebetulnya kan bisa. Makanya kami pun menilai ada unsur politis di dalamnya," kata Kamal.

Kamal menegaskan, meskipun tidak turut serta dalam pertemuan tersebut, BEM Unisba tetap akan memantau dan mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, mereka akan menyuarakan aspirasi masyarakat agar diperhatikan oleh DPRD, DPR RI, dan pemerintah pusat.

"Terkait langkah ke depan kami bakal terus mengawal terkait kebijakan dan aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan juga kami bakal terus melaksanakan konsolidasi," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus mengawal pelaksanaan tuntutan 17+8. Dalam berita yang beredar, keinginan ini diketahui telah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Tuntutan 17+8 kan hari ini (deadline) ya. Saya kira hari ini kami sedang memantau respons dari pemerintah seperti apa. Lalu di Unisba pun ada mimbar bebas untuk kita mengadakan konsolidasi," kata Kamal.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dikatain Pencitraan Saat Temui Massa Demo, Begini Respon sang Gubernur Jawa Barat Itu