Tak Hadir di Pertemuan Bersama Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Ini Alasan KM ITB: Dari Awal Menolak

Grid.ID - KM ITB tak hadir di pertemuan bersama Dedi Mulyadi di Gedung Sate. Ternyata ini alasan di baliknya.

Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan bahwa tak ada pihaknya yang hadir dalam pertemuan bersama Dedi Mulyadi. Seperti yang diketahui, Gubernur Jawa Barat itu telah menggelar pertemuan dengan agenda diskusi terbuka dengan para mahasiswa di depan Gedung Sate, Bandung, beberapa waktu lalu.

Menanggapi ketidakhadiran pihaknya, Ketua Kabinet KM ITB, Farell Faiz mengungkapkan alasannya. Ia mengatakan bahwa sejak awal mereka telah menolak dengan tegas undangan tersebut.

"Sikap kami dari awal menolak untuk menghadiri acara tersebut, sama seperti teman-teman BEM kampus lainnya di Jawa Barat," ujar Farell, dikutip dari Kompas.com.

Bahkan, pihaknya juga turut menolak undangan untuk berdialog yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI belum lama ini. Dengan ini, ia menegaskan bahwa tidak ada dari pihaknya yang hadir dalam undangan yang diterima.

"Jadi, kami pastikan tidak ada pengurus KM ITB yang menghadiri undangan Pemprov Jabar maupun Kemendiktisaintek," jelasnya.

"Seluruh pengurus KM ITB turun ke Jakarta hari ini ada 40 orang, karena tuntutan 17+8 paling lambat harus dilaksanakan hari ini oleh pemerintahan dan DPR," tambahnya.

Dilansir dari Tribun Jabar, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat memilih tidak hadir ke Gedung Sate untuk berdialog dengan pemerintah dan DPRD Jabar pada Rabu (3/9/2025). Pihaknya pun menegaskan bahwa tidak ada sama sekali perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Diketahui, setelah aksi demonstrasi diwarnai tuntutan 17+8 rakyat, kini DPR menjawab tuntutan tersebut. Mereka memutuskan enam poin yang merupakan hasil konstruksi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.

Enam poin keputusan DPR adalah sebagai berikut:

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Aksi Pelemparan Sampah di Gedung DPRD Jabar Bikin Geram Dedi Mulyadi, Singgung Kelakuan Emak-emak