Grid.ID - Aksi simbolis Kolektif 17+8, yang digelar di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025), mendapat respons langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dua anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade, hadir untuk menemui massa aksi sekaligus menerima dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disuarakan rakyat.
Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa dokumen tuntutan tersebut tidak akan berhenti di tangan anggota dewan yang hadir, melainkan akan diproses sesuai mekanisme resmi di DPR.
"Saya usul, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan diserahkan ke badan aspirasi juga, jadi lebih baik diserahkan langsung ke kami," ucap Andre di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025).
Ia juga berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar bisa bertransformasi menjadi kebijakan nyata.
"Insya Allah kita akan membuat transformasi ke depan menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk pemerintah sekarang," kata Andre.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan poin-poin mendesak yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kebutuhan pokok dan layanan publik. Ia mengaku sedang mengusahakan tiga poin penting terkait harga kebutuhan pokok, impor, iuran BPJS.
"Kita juga sedang rapat resmi, mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi kami meminta untuk segara distribusi dan harga pangan diturunkan," ujar Rieke Diah Pitaloka
Selain itu, Rieke menegaskan sikap DPR terkait kebijakan impor pangan. Ia menegaskan untuk menghentikan impor pangan saat ini.
"Kedua adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon untuk impor pangan diatur," sambungnya.
Tidak hanya pangan, Rieke juga menyoroti keberatan masyarakat terhadap iuran BPJS Kesehatan yang sempat diwacanakan naik.
"Yang ketiga adalah dukungannya untuk menolak kenaikan iuran BPJS," imbuh Rieke.
| Penulis | : | Christine Tesalonika |
| Editor | : | Irene Cynthia |
