Grid.ID – Ribuan buruh dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Koalisi Serikat Pekerja turun ke jalan, Kamis (28/8/2025), menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, menegaskan aksi hari ini hanyalah awal. Jika enam tuntutan yang disuarakan tidak digubris, buruh siap menggelar mogok massal nasional dengan jumlah massa jauh lebih besar.
“Ini bukan aksi pertama. Bahkan kami akan menggelar aksi mogok nasional. Mau apa mereka kalau kekuatan itu dikerahkan?" tutur Said Iqbal kepada awak media.
"Puluhan ribu bahkan ratusan ribu bisa datang kok ke sini kalau mogok massal. Tapi kita mengedepankan kondusivitas,” lanjutnya.
Dalam demo hari ini, Partai Buruh dan KSPI membawa enam isu krusial, yaitu:
1. Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
2. Penghapusan sistem outsourcing, termasuk di BUMN.
3. Pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021.
4. Reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP hingga Rp7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT.
5. Pembentukan Satgas PHK untuk menghentikan gelombang pemutusan kerja.
6. Pengesahan UU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Sindiran Pedas untuk DPR
Meski aksi berlangsung tertib, Said Iqbal menyindir DPR yang dinilai tak mau membuka telinga. Hingga aksi berakhir, tak ada satu pun anggota DPR yang menemui delegasi buruh.
"Tidak ada satupun wakil rakyat Dan DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI," papar Said.
"Kami tidak ada masalah karena aksi hari ini adalah aksi Aspirasi dan serempak di beberapa provinsi jumlahnya puluhan ribu seluruh Indonesia. Karena ini sebagai aksi awalan Kami bisa menerima ini," imbuhnya.
Meski begitu, ia memberi peringatan kepada DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Ia juga menyindir sikap anggota DPR yang tidak menunjukkan hasil kerja nyata.
| Penulis | : | Ulfa Lutfia Hidayati |
| Editor | : | Nesiana |
