Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Komisi E DPRD Sentil soal Kebijakan Pemprov DKI Jakarta: Jangan Buru-buru

Grid.ID - Olahraga padel dikenakan pajak sebesar 10 persen. Komisi E DPRD DKI Jakarta sentil soal kontroversi yang ada.

Padel saat ini menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Tak heran kini tersedia banyak lapangan padel baru yang bisa digunakan, terutama di kawasan Jakarta.

Maraknya olahraga ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan terkait olahraga tersebut. Terutama soal pajak yang dikenakan.

Padel kini menjadi objek kena pajak sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini tertuang dalam Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.

Pajak yang dikenakan sebesar 10 persen. Hal itu diungkap oleh Ketua Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta, Andri Mauludi Rijal.

“Lapangan Padel termasuk dikenakan pajak daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Tanggapan datang dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia keheranan soal kebijakan pengenaan pajak pada olahraga padel.

"Kan yang mutusin gubernur. Jadi saya belum tahu ya," ujar Pramono.

Ia pun merasa heran sebab publik sudah heboh terkait kebijakan tersebut. Padahal keputusan terakhir ada di tangannya.

“Saya sendiri belum pernah tahu tentang olahraga padel dipungut pajak 10%, hebohnya udah setengah mati. Ada yang meviralkan dan dikirim ke saya, di IG story saya juga,” kata Pramono

Tanggapan yang lain juga datang dari Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Thamrin. Menurutnya euforia padel memang sedang meningkat di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Awalnya Cuma Permainan Iseng, Mengapa Olahraga Padel Kini Bisa Jadi Favorit Selebritis Dunia?