Tak Ada Ampun, Wardatina Mawa Pilih Lanjutkan Proses Hukum dan Abaikan Permohonan Damai Insanul dan Inara

Grid.ID – Upaya perdamaian yang diajukan oleh Insanul Fahmi dan Inara Rusli, dalam kasus dugaan perzinaan tampaknya bertepuk sebelah tangan. Pelapor, Wardatina Mawa (WM), mengisyaratkan tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan proses hukum yang kini telah memasuki tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.

Meski pihak terlapor diketahui telah mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), pihak kepolisian menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda perdamaian dari pihak Wardatina Mawa selaku korban.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. RTS Simanjuntak, mengungkapkan bahwa permohonan RJ tersebut belum memenuhi syarat administratif karena tidak adanya persetujuan dari pelapor.

“Dalam pengajuan RJ tersebut belum dilampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan dari korban,” ujar Kombes Pol. RTS Simanjuntak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Proses Hukum Telah Naik Sidik

Wardatina Mawa, saat ditemui awak media di sebuah pusat perbelanjaan, mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia menegaskan bahwa laporan dengan nomor LP/B/8428/XI/2025/SPKT tersebut terus berjalan di kepolisian.

"Pokoknya prosesnya berlanjut Kak, proses berlanjut," tegas Wardatina Mawa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2026).

Ia juga memastikan bahwa status perkara yang dilaporkannya sejak 22 November 2025 itu sudah mengalami peningkatan status hukum.

"Sudah, sudah, sudah naik sidik," tambahnya singkat.

Kombes Pol. RTS Simanjuntak membenarkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa hasil gelar perkara internal telah menunjukkan adanya unsur pidana.

“Perkara tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan saat ini sudah naik sidik atau tahap penyidikan,” jelasnya.

Kabar mengenai kenaikan status perkara ini dikonfirmasi langsung oleh Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo. Berdasarkan hasil gelar perkara internal, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam laporan dengan nomor perkara LP/B/8428/XI/2025/SPKT tersebut.