Heboh BPJS PBI Dinonaktifkan Massal, Dedi Mulyadi Ngaku Siap Tanggung Iuran Masyarakat Tidak Mampu!

Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal penonaktifan status kepesertaan program JKN segmen Peserta Bantuan Iuran (PBI). Dedi mengaku siap menanggung iuran masyarakat tidak mampu warga Jabar.

Seperti diketahui, sebanyak 160 orang pasien gagal ginjal dari berbagai daerah mengaku tidak bisa melakukan cuci darah akibat status BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba nonaktif. Data itu didapat dari laporan di kanal resmi yang dibuka oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

"Sampai sore ini sekitar 160 orang yang melaporkan. Rata-rata pasien gagal ginjal. 80 persen itu, Itu dari macam-macam ya daerahnya ya. Ada Aceh, ada Medan, ada Jawa Tengah, Jakarta, Bekasi, terus Bandung, Jawa Timur, Yogyakarta, Kendari hingga Papua," ujar Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/2/2026).

Heboh BPJS PBI dinonaktifkan massal, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi baru-baru ini ikut buka suara. Dedi Mulyadi ngaku siap tanggung iuran masyarakat tidak mampu khususnya untuk warga Jabar.

Hal itu diungkap Dedi di akun Instagramnya @dedimulyadi71 dilansir pada Senin (09/02/2026). Di unggahan itu, Dedi memberikan respon soal BPJS PBI yang dinonaktifkan massal.

"Hari ini banyak sekali penderitaan yang dialami mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, thalasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah, mereka menghadapi masalah karena kepesertaannya dicoret oleh Kementerian Sosial sehingga rumah sakit tak mau melayani," ucap dia.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi mengaku akan mengambil langkah tegas. Ia mengaku akan mendata warga Jabar yang tidak mampu dan memiliki penyakit kronis seperti yang ia sebutkan sebelumnya.

Setelah data itu terkumpul, Pemrov Jawa Barat akan membantu membayarkan iuran agar masyarakat tetap bisa berobat.

Instagram @dedimulyadi71

Gubernur Jawa Barart, Dedi Mulyadi siap tanggung iuran masyarakat tidak mampu usai BPJS PBI dinonaktifkan massal.

“Saya beritahuan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, yang memiliki penyakit yang saya sampaikan tadi untuk jaminan asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi juga memberi pesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat diri. Tak hanya itu, ia juga berpesan agar masyarakat yang mampu segera membuat asuransi kesehatan agar ada jaminan untuk pengobatan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dukung Gagasan Prabowo Soal Gentengnisasi, Sang Gubernur Singgung Soal Sejarah dan Warisan Budaya!