Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati hingga kepala desa di Jabar posting anggaran di media sosial. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan agar kinerja bupati dan kepala desa tidak diragukan oleh masyarakat.
Seperti diketahui, baru-baru ini kasus keluarga kepala desa (kades) mengintimidasi warga yang memberikan kritik di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Bagaimana tidak, warga tersebut hanya mengkritik masalah jalan yang tak kunjung dibenahi.
Namun, warga itu justru mendapatkan intimidasi dari keluarga kades di Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih. Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi tak tinggal diam.
Dedi Mulyadi mendadak sidak hingga meminta seluruh bupati dan kepala desa di Jabar untuk memposting anggaran di medsos. Hal itu disampaikan oleh Dedi di akun Instagramnya @dedimulyadi71 dilansir pada Selasa (06/01/2026).
Di unggahan itu, Dedi menyampaikan sebuah pengumuman untuk warga Jabar. Ia menyebut Pemrov Jabar telah mengeluarkan surat edaran untuk bupati, wali kota, camat dan kepala desa bahwa mulai sekarang anggaran belanja pemerintah harus diumumkan di media sosial.
Tak hanya itu, ia juga mewajibkan agar bupati, wali kota, camat dan kepala desa menyampaikan capaian kinerja ke publik. Bukan tanpa sebab, hal itu agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sudah bekerja dengan sungguh-sungguh.
"Disampaikan bahwa hari ini pemrov Jabar mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, camat, kepala desa di seluruh Jawa Barat, isinya anggaran belanja pemerintah di seluruh tingkatan baik di tingkat provinsi maupun desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik Youtube, Facebook maupun Instagram agar diketahui publik secara terbuka."
"Setiap bulan kita wajib sampaikan capaian kinerja kita, pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai apa yang kita lakukan setiap waktu," ucap Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut tidak ada alternatif lain dalam menjalankan pembangunan selain dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memposting anggaran dan kinerja ke media sosial.
"Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar," tutur Dedi.
| Source | : | |
| Penulis | : | Widy Hastuti Chasanah |
| Editor | : | Widy Hastuti Chasanah |
