Kronologi Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Sempat Menghilang 2 Hari Sebelum Ditangkap

Grid.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang pemerintahan daerah dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Bekasi. Peristiwa ini menjadi sorotan karena dilakukan secara senyap dan melibatkan lebih dari satu pihak. Beginilah kronologi Bupati Bekasi kena OTT KPK lebih lengkapnya.

Publik mulai mempertanyakan keberadaan kepala daerah tersebut sejak dua hari sebelum penangkapan. Situasi semakin menguat setelah sejumlah agenda resmi ditinggalkan tanpa kehadiran bupati.

Hingga akhirnya, KPK mengonfirmasi penangkapan tersebut dalam rangka OTT. Berikut kronologi Bupati Bekasi kena OTT KPK berdasarkan rangkaian informasi yang terungkap.

Awal Operasi Tangkap Tangan KPK

Kronologi Bupati Bekasi kena OTT KPK bermula pada rangkaian operasi yang dilakukan KPK pada 17–18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai salah satu pihak yang diamankan.

Penangkapan ini dilakukan secara tertutup dan tidak terpantau media. Mengutip Sripoku, Jumat (19/12/2025), Ade Kuswara Kunang diketahui baru tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/12/2025). 

Ade disebut masuk ke gedung KPK melalui jalur non-utama. Langkah ini diambil karena penyidik belum berhasil mengamankan pihak lain yang menjadi target operasi.

Seorang sumber menyebutkan bahwa bupati sudah berada di dalam gedung, tetapi tidak bisa melewati jalur utama. Penanganan yang tertutup ini menandakan kompleksitas perkara yang sedang didalami. KPK berupaya menjaga kerahasiaan operasi hingga seluruh target berhasil diamankan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi Bupati Bekasi kena OTT KPK juga melibatkan pihak keluarga. Penyidik KPK turut mengamankan HM Kunang, ayah dari Ade Kuswara Kunang.

Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. KPK saat ini tengah mendalami peran masing-masing pihak dalam konstruksi perkara yang disebut cukup rumit.

Dugaan Suap Proyek dan Pemerasan

Dalam konstruksi perkara, penyidik mendalami dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, terdapat indikasi pemerasan yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan.