Kronologi Kepala BNPB Minta Maaf Usai Sebut Banjir Sumatera Cuma Mencekam di Medsos, Kini Kaget Lihat Kondisi di Lapangan

Grid.ID - Kepala BNPB minta maaf usai menyebut banjir Sumatera cuma mencekam di medsos. Ia kini kaget saat lihat kondisi di lapangan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto kini menjadi perbincangan publik usai sebut banjir Sumatera hanya mencekam di media sosial saja.

Berikut kronologi Kepala BNPB minta maaf usai sebut banjir Sumatera cuma mencekam di medsos. Letjen TNI Suharyanto kini kaget saat lihat kondisi di lapangan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan permintaan maaf karena sebelumnya kurang tepat dalam memperkirakan besarnya dampak banjir di Sumatra.

“Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dikutip dari siaran Kompas TV.

Didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, ia meninjau titik-titik terdampak di Kecamatan Batangtoru. Suharyanto menegaskan bahwa upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana terus berjalan, termasuk distribusi kebutuhan logistik bagi warga terdampak.

“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.

Belum Dikategorikan sebagai Bencana Nasional

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah masih menetapkan banjir bandang dan longsor tersebut sebagai bencana pada level provinsi, bukan bencana nasional. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini belum memenuhi kriteria untuk dinaikkan menjadi status bencana nasional.

Penetapan bencana nasional memiliki sejumlah tolok ukur, mulai dari besarnya kerusakan, terhentinya fungsi pemerintahan daerah, hingga terganggunya layanan publik secara menyeluruh. Namun, situasi banjir di wilayah Sumatera belum mencapai batas tersebut.

Ia menambahkan bahwa penanganan bencana ini masih bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Struktur pemerintahan daerah, akses pelayanan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor dinilai masih berjalan, sehingga tidak ada alasan mendesak untuk mengubah status menjadi bencana nasional.

Baca Juga: Kronologi TKI Asal Ponorogo Jadi Korban Kebakaran Apartemen di Hongkong Demi Lindungi Majikan, Keluarga Curhat Sendu