Grid.ID- Profil Nafa Urbach, artis sekaligus pejabat yang bela kenaikan tunjangan anggota dewan. Disentil oleh sutradara film Joko Anwar?
Aktris sekaligus anggota DPR RI, Nafa Urbach, menjadi sorotan publik usai menyatakan dukungan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang diumumkan pada Selasa, 19 Agustus 2025. Nafa diketahui saat ini menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Adapun, Komisi IX DPR RI memiliki lingkup kerja di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Selain fungsi legislasi dan anggaran, komisi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan di ketiga sektor tersebut.
Mereka juga berperan penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, serta perluasan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Nafa membela kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
“Anggota dewan itu tidak banyak rumah jabatan. Dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota, maka dari itu, banyak sekali anggota dewan yang ngontrak di deket Senayan supaya memudahkan mereka ke kantor," ujar Nafa Urbach, dilansir dari TribunJatim.com.
"Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan, masih macet,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menuai kritik luas dari publik, termasuk dari warganet yang ramai-ramai memenuhi kolom komentar media sosial Nafa Urbach hingga akhirnya dia menonaktifkan fitur tersebut. Salah satu kritik juga datang dari sutradara film Indonesia, yaitu Joko Anwar.
Melalui Instagram storynya, Joko Anwar mengunggah ulang pernyataan Nafa dan menyisipkan tanggapan pribadi mengenai sikap tersebut. Dia menekankan pentingnya pemilih untuk lebih selektif dalam menentukan wakil rakyat.
“Makanya voters, pilih wakil di DPR yang pinter, jangan sekadar artis,” tulis Joko Anwar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memberikan penjelasan terkait berbagai kenaikan tunjangan yang diterima anggota dewan. Menurutnya, salah satu alasan utama pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan adalah karena tidak semua anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas.
“Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas,” ujarnya.